PERBANDINGAN SOCIAL STUDIES
DI AMERIKA SERIKAT, CHINA, DAN KOREA SELATAN
Oleh: Ia Kurnia (0908012)
A. PENDAHULUAN
Sangat penting mengetahui perkembangan kurikulum suatu negara, mulai dari kebijakan penyusunan kurikulum tersebut sampai dengan implementasinya, karena keberhasilan pendidikan suatu negara tidak terlepas dari kebijakan pendidikan yang diberlakukan termasuk didalamnya perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum disini bisa merupakan perkembangan kurikulum secara umum, bisa juga merupakan perkembangan kurikulum untuk satu atau beberapa mata pelajaran.
Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan lebih bermakna jika mengkaji lebih dari satu negara, baik berupa kajian terhadap persamaan dan perbedaan, ataupun kekuatan dan kelemahannya.
Makalah ini mencoba memberikan gambaran singkat tentang perkembangan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (selanjutnya disebut Social Studies) di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, China, dan Korea Selatan. Gambaran singkat makalah, dimulai dengan penjelasan sistem persekolahan (schooling system) di masing-masing negara sampai dengan K-12, kemudian dijelaskan mengenai sejarah singkat dan tujuan kurikulum Social Studies masing-masing negara. Penjelasan diakhiri dengan kesimpulan hasil evaluasi dari perbandingan di tiga negara tersebut dan implikasinya bagi Indonesia.
B. SCHOOLING SYSTEM (K-12)
China dan Korea Selatan adalah negara yang bertetangga dengan sistem politik yang berbeda, tetapi secara umum budaya dan sistem pendidikan kedua negara tersebut relatif sama. Sekolah dikedua negara menggunakan buku pelajaran yang sama dengan penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah. Walaupun buku pelajaran hampir seragam, pengembangan pembelajaran tetap memperhatikan kondisi lokal masing-masing daerah.
Pendidikan persekolahan baik di China maupun di Korea Selatan terdiri dari pendidikan pra-sekolah (pre-school) selama tiga tahun, pendidikan dasar (primary education) enam tahun, dan pendidikan menengah (secondary education) selama enam tahun, masing-masing tiga tahun untuk tingkat menengah (midle) dan atas (high). Wajib belajar dikedua negara diberlakukan selama sembilan tahun, yaitu mulai kelas satu sampai kelas sembilan. Pemerintah pusat dikedua negara memberlakukan undang-undang dan kebijkan pendidikan, menyusun standar kurikulum, serta mengawasi dan membina reformasi pendidikan.
Sistem persekolahan di Amerika Serikat lebih komplek dibandingkan dengan di China dan Korea Selatan, karena di Amerika Serikat tidak memiliki sistem persekolahan secara nasional, masing-masing negara bagian memiliki undang-undang dan kebijakan sendiri. Pemerintah pusat (Departemen Pendidikan) bertugas membina dan memberi bantuan kepada program-program pendidikan yang dikembangkan dan dilaksanakan disetiap negara bagian.
Program wajib belajar di Amerika Serikat diberlakukan mulai pra-sekolah sampai dengan kelas ke-12, program ini didukung oleh dana yang diperoleh dari pajak baik di negara bagian maupun pusat. Jumlah tahun dan sistem persekolahan pada masing-masing tingkat persekolahan berbeda pada setiap negara bagian.
C. SEJARAH SINGKAT SOCIAL STUDIES
1. Amerika Serikat
Social Studies di Amerika Serikat dikenal mulai awal tahun 1900-an dalam bentuk Studi Sejarah, Pemerintahan, dan Geografi. Pada awal-awal tahun tersebut terdapat keterbatasan sumberdaya kurkulum dan pasokan buku-buku teks materi ajar social studies hampir di setiap negara bagian.
Muncul dan tumbuhnya penelitian tentang pendidikan pada sekitar tahun 1950-an dan 1960-an menyebabkan para guru lebih fokus pada pengajaran yang memberikan pemahaman tentang konsep-konsep, generalisasi dan keterampilan intelektual bukan sekadar memberikan pelajaran yang dirancang untuk memberikan sekumpulan pengetahuan faktual. Kemudian, pertumbuhan organisasi profesi disetiap negara bagian dan nasional juga mulai berperan dalam membangun persiapan kurikulum dan standarisasi guru. Perubahan tersebut secara dramatis muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an.
Pertumbuhan teknologi komputer mulai merevolusi industri penerbitan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Penerbit mulai menerbitkan buku teks disesuaikan dengan pedoman kurikulum pada setiap negara bagian. Faktor-faktor seperti kebangkitan perekonomian yang terjadi di negara Asia, globalisasi perdagangan dengan pengaruhnya yang tidak bisa dihindari dari perusahaan multinasional besar, dan kekalahan komunisme menuntut pengembangan standar kurikulum nasional untuk Social Studies, bentuk evaluasi, dan berbagai skema akuntabilitas baik untuk guru maupun sekolah.
Departemen Pendidikan pada setiap negara bagian menentukan kebijakan secara umum dalam pengembangan kurikulum Social Studies pada kelas pendidikan dasar dapat berupa disiplin akademik (misal Sejarah, Geografi, Ekonomi, Kewarganegaraan) atau disesuaikan dengan sebagian maupun keseluruhan dari “Sepuluh Tema Keunggulan Social Studies” yang dikembangkan oleh National Council for the Social Studies (NCSS).
Anak-anak sekolah di Amerika belajar di kelas terdiri pria dan wanita termasuk di dalamnya minoritas ras dan etnis. Mereka belajar negara dan simbol negara, hari libur nasional. Materi pembelajaran mengikuti urutan lingkungan yang semakin luas mulai dari belajar tentang diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Alokasi waktu yang direkomendasikan untuk Social Studies berkisar dua puluh sampai tiga puluh menit per hari di kelas-kelas dasar awal dan tiga puluh sampai empat puluh menit untuk kelas dua atau tiga. Walaupun demikian banyak guru yang mengabaikan rekomendasi tersebut bahkan sama sekali menghilangkan Social Studies dari kurikulum.
Gambaran kurikulum normatif untuk Social Studies sekolah menengah (kelas 6, 7, dan 8) nampak kabur, pada umumnya meliputi Geografi Dunia, Peradaban Barat, Sejarah Amerika Serikat, Sejarah Negara dan Kewarganegaraan. Siswa biasanya memiliki buku teks dengan panjang halaman mencapai 300-400 halaman. Pendekatan umum dalam pembelajaran di kelas adalah membaca buku, di-riview oleh guru dengan mengemukakan ide utama dan konsepnya, serta menuliskan jawaban atas pertanyaan.
Sedangkan Social Studies untuk tingkat menengah atas biasanya mencakup gabungan dari tema-tema pilihan. Negara bagian biasanya menentukan persyaratan kelulusan yang tinggi untuk sekolah mereka dalam hal “Carnegie Unit” atau bervariasi antara dua sampai empat unit untuk kelulusan dalam Social Studies. Kemudian dilakukan pelacakan terhadap mereka yang ingin mengikuti perkuliahan lebih lanjut atau tidak.
Selama awal 1980-an dan 1990-an, pemerintah Amerika Serikat gencar mempromosikan berbagai perubahan pada kurikulum Social Studies. Berbagai upaya pengembangan standar nasional dilakukan, ujian nasional pertama kali dilaksanakan sehingga membawa perubahan terhadap pengembangan standar kurikulum K-12 untuk Sejarah dan Geografi. NCSS melakukan usaha-usaha pengembangan standar kurikulum Social Studies yang lebih luas, dan memperlakukan Sejarah juga Geografi merupakan bagian dari keseimbangan kurikulum komprehensif Sosial Studies K-12. Demikian pula, banyak organisasi yang berafiliasi dengan bidang pendidikan Kewarganegaraan bersatu di bawah naungan Center for Civic Education dan mulai mengembangkan standar nasional untuk Kewarganegaraan, dan Ilmu Politik dengan pendanaan dari berbagai sumber dan hibah dari pemerintah federal.
2. China
Sejak tahun 1949, ketika Republik Rakyat China didirikan, pendidikan di China telah mengikuti model Soviet, dengan ciri pada penekanan transmisi pengetahuan, disiplin individu, sistem penilaian dan kurikulum nasional yang sentralisir. Dalam beberapa dekade terakhir, kurikulum yang terpusat tersebut telah membantu menerapkan kebijakan top-down dan reformasi pendidikan. China mulai melakukan reformasi kurikulum nasional yang luas pada tahun 1999, setelah kurikulum lama dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu, sosial dan ekonomi China, terutama dalam upaya mempromosikan kompetensi warga China dalam masyarakat global yang semakin kompetetitif.
Tujuan reformasi tersebut adalah untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki keterampilan praktis individu yang utuh, melalui perencangan ulang standar kurikulum nasional dan wajib belajar. Secara khusus, reformasi kurikulum tersebut berusaha untuk 1) membangun karakter siswa, mengembangkan kemampuan mereka untuk menjadi pelajar yang mandiri dan aktif, dan membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran seumur hidup; 2) mengintegrasikan materi ajar yang saling berhubungan, 3) membuat kurikulum lebih banyak konten berarti dan relevan untuk masyarakat modern, dan 4) menilai belajar siswa sesuai standar kurikulum.
Kurikulum baru mulai diperkenalkan pada tahun 2000, dilakukan uji coba lapangan dan perubahan-perubahan pada tahun 2005, Secara nasional pembelajaran dengan kurikulum baru tersebut dimulai pada musim gugur tahun 2005.
Social Studies merupakan bagian dari program utama dalam reformasi tersebut. Secara tradisional, Ilmu Politik, Ilmu Sejarah, Politik dan Geografi adalah subjek yang terpisah dan berbasis pengetahuan. Kurikulum lama menekankan akumulasi informasi dalam bidang pengetahuan tertentu, tetapi mengabaikan pengembangan pengetahuan yang komprehensif dalam disiplin ilmu yang saling berkaitan sehingga siswa memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Dalam reformasi tersebut: “Pendidikan Moral” (kelas 1-6) dan “Masyarakat” (kelas 4-6) diganti tema komprehensif “Moralitas dan Kehidupan” (kelas 1-2) dan “Moralitas dan Masyarakat” (kelas 3-6); sedangkan di tingkat sekolah menengah, “Sejarah”, dan “Geografi” diintegrasikan ke dalam satu subjek: “Sejarah dan Masyarakat”. Untuk tingkat menengah atas masih secara tradisional
yaitu Sejarah dan Geografi sebagai program individu tetapi dibawah payung "Humaniora dan Masyarakat." Integrasi ini bertujuan untuk membuat konten studi sosial lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa.
yaitu Sejarah dan Geografi sebagai program individu tetapi dibawah payung "Humaniora dan Masyarakat." Integrasi ini bertujuan untuk membuat konten studi sosial lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa.
3. Korea Selatan
Kurikulum Social Studies di Korea Selatan tidak dimulai sampai 1946, ketika Korea Selatan dibebaskan dari penjajahan Jepang dan berada dibawah pemerintah militer sementara AS tahun1945-1947. Tujuan utama dari kurikulum baru adalah untuk menghapus sisa-sisa imperialisme Jepang dari pikiran dan mengajarkan tentang demokrasi. Kurikulum ini sebagian besar mengikuti model “Democration Citizenship Education” di Amerika yang terdiri dari tiga mata pelajaran: Kewarganegaraan, Geografi, dan Sejarah. Kurikulum di Korea telah dimodifikasi beberapa kali, tetapi subyek dan tujuan utama tidak mengalami banyak perubahan.
Kurikulum di Korea Selatan telah direvisi secara berkala untuk memenuhi tuntutan baru pendidikan, perubahan masyarakat, dan batas-batas disiplin ilmu baru. Kurikulum kelas direvisi pada tahun 1997 untuk memperkaya pendidikan dasar, meningkatkan kemandirian siswa, pendidikan yang beorientasi pada kebutuhan praktis siswa, dan peningkatan pemberian otonomi pada tingkat lokal dan persekolahan. Kurikulum untuk kelas ke-7 bertujuan membentuk individu yang kreatif, memahami budaya dunia yang beragam, dan berkontribusi terhadap budaya Korea Selatan dalam upaya mengembangkan masyarakat yang demokratis.
Semua siswa Korea Selatan dari kelas satu sampai sepuluh mengikuti kurikulum seragam, yang mensyaratkan bahwa siswa mengambil “Kemasyarakatan” (Studi Sosial, Sejarah, dan Geografi) dan “Sejarah Korea (mulai dari kelas 7). Siswa di kelas 11 dan 12 dapat mengambil “Tema-tema Ilmu Sosial” sesuai minat pendidikan mereka ke depan. Kelas rendah (kelas satu dan dua) mempelajari ilmu-ilmu sosial dengan buku naskah cerita. Mulai kelas tiga sampai dengan sepuluh, geografi, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial lainnya diintegrasikan ke dalam program yang disebut “Kemasyarakatan”. Siswa di kelas 11 dan 12 belajar ilmu sosial secara terpisah dengan buku-buku teks tertentu berdasarkan jejak mereka dan kebijakan sekolah.
D. TUJUAN KURIKULUM SOCIAL STUDIES
1. Amerika Serikat
NCSS menjelaskan tujuan utama dari social studies: “being to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world”. NCSS juga mengembangkan dan mengusulkan sepuluh tema program unggul dan komprehensif untuk social studies (ten themes for a comprehensive and excellent social studies program) meliputi: 1) Culture; 2) Time, places, and change; 3) People, places, and environments;4) Individual development and Identity; 5) Individuals, groups, and institUtions; 6) Power, authority, and governance; 7) Production, distribution, and consumption; 8) Science, technology, and society; 9) Global connections; and 10) Civic ideals and practices.
Dokumen sepuluh tema NCSS dapat menggambarkan tolak ukur (benchmarks) bagi siswa sekolah dasar, menengah dan atas. Siswa sekolah menengah diharapkan mampu memahami dan menguasai secara komprehensif sepuluh tema tersebut. NCSS juga menyatakan bahwa karakteristik pembelajaran social studies harus powerful maksudnya pembelajaran harus terintegrasi (integrated), berbasis nilai (valuebases), bermakna (meaningful), menantang (challenging), dan aktif (active). Keanggotaan NCSS cukup banyak dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang berdasarkan/berorientasi disiplin ilmu (yang terpisah). NCSS juga secara rutin menyelenggarakan konfrensi tahunan dengan pembahasan utama yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan guru kelas dan teknik-teknik pembelajaran.
2. China
The National Standards for History and Society didefinisikan dalam kurikulum baru “could serve as a general framework for social studies education in China”. Sedangkan tujuan umum dari History and Society adalah “is to help students develop initiative spirit, social practice skills and social responsibility; develop moral values and a correct perspective of the world and human life; and become a qualified citizen in a modern socialist country”. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat enam komponen: yaitu: 1) growing in society; 2) economic, political, and cultural life around us; 3) our region and environment; 4) Chinese history and culture; 5) world history and culture; and 6) skills and methods of social inquiry. Sedangkan standar History and Society terbagi kepada tiga domain seperti terlihat pada Tabel 1 di bawah.
Pada prinsipnya, kurikulum tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dan pengalaman hidup para siswa. Kebijakan mendukung pembelajaran aktif dan didapatkannya pengetahuan melalui model belajar yang bervariasi, seperti studi penyelidikan, diskusi kelas, kolaborasi, dan survei sosial dan praktek. Kurikulum menekankan pengembangan kemampuan siswa untuk menangani isu-isu realitas kehidupan. Kurikulum baru juga memberikan kesempatan kepada siswa sekolah menengah memperoleh beberapa pengetahuan tentang ekonomi.
3. Korea Selatan
Social Studies di Korea Selatan bertujuan untuk menumbuhkan warga negara yang demokratis yang memiliki pengetahuan, terampilan, dan sikap untuk hidup dalam masyarakat demokratis. Seorang warga negara demokratis didefinisikan sebagai orang yang berkeinginan memberikan kontribusi bagi perkembangan kepribadian mereka sendiri serta seluruh bangsa, dan yang memiliki rasa keadilan, toleran, dan menghormati komunitas. Komponen utama dari Social Studies seperti: Sejarah, Geografi, Ilmu Politik, dan ekonomi diintegrasikan kedalam Society. Ilmu politik dan ekonomi biasanya dibahas dalam Social Studies. Standar Kurikulum untuk Social Studies dibangun dalam tiga domain: pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Standar-standar ini ditampilkan dalam Tabel 2:
E. KESIMPULAN HASIL PERBANDINGAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA
Berdasarkan kajian perbandingan singkat di atas, dapat diangkat beberapa kesimpulam dan implikasinya bagi perkembangan social studies di Indonesia sebagai berikut:
Pertama, walaupun Amerika Serikat lebih komplek, schooling system (K-12) di tiga negara relatif sama, yaitu pre-school, primary education, dan secondary education. Pada tingkatan secondary education merupakan suatu kesatuan, sehingga minat dan bakat siswa akan terpantau atau diketahui berdasarkan prestasinya termasuk minatnya melanjutkan ke Universitas atau Perguruan Tinggi. Berbeda dengan di Indonesia, pada tingkatan secondary education secara terpisah dibagi lagi menjadi SLTP dan SMU, sehingga minat. bakat dan prestasi siswa tidak terpantau secara kontinyu. Di Indonesia tidak ada kontinyuitas pembelajaran pada tingkat secondary education dengan Universitas (PT) bahkan juga dengan dunia kerja, misalnya bisa kita lihat bagaimana kesulitan siswa lulusan dari SMU antara melanjutkan ke Universitas dengan memilih untuk bekerja.
Kedua, di Amerika terdapat kerjasama antara pemerintah dengan organisasi profesi ilmiah (NCSS misalnya) dalam upaya pengembangan kurikulum Social Studies walaupun tingkatan kerjasama tersebut berbeda antara negara bagian. Sedangkan China dan Korea Selatan terus menerus melakukan revisi dan reformasi dalam pengembangan kurikulum Social Studies sehingga telah mengalami perubahan yang jauh berbeda dari kurikulum awal yang mengikuti model negara lain (Soviet untuk China, dan Amerika untuk Korea Selatan). Reformasi kurikulum Social Studies yang dilakukan dua negara terakhir lebih mengarah kepada upaya pengintegrasian disiplin ilmu sosial pada jenjang dan kelas (grade) pendidikan tertentu yaitu dengan mengembangkan tema-tema pembahasan ataupun penentuan payung dari pengintegrasian beberapa disiplin ilmu sosial. Di Indonesia bentuk pengintegrasian tersebut masih belum jelas, terutama pada tingkatan SMP dan SMU/K, oleh karena pengembangan kurikulum social studies memerlukan pengkajian kembali (revitalisasi)
Ketiga, mengkaji tujuan umum Social Studies serta standar nasional untuk Social Studies di ketiga negara, semua negara-negara ini menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan isu-isu kehidupan nyata dan mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan untuk kepentingan publik. Penelitian sosial dianggap sebagai media untuk mempersiapkan siswa untuk kehidupan politik, ekonomi, dan sosial lebih berhasil dalam masyarakat global. Di Indonesia, upaya-upaya ke arah pencapaian tersebut terus dilakukan, baik dengan melakukan pengembangan kurikulum, konten dan kompetensi, pembelajaran maupun sistem evaluasinya.
REFERENSI
Asia Societyn Education and Learning. Available at
http://asiasociety.org/education-learning/learning-world/south-korean-education, tanggal 3 Desember 2010.
Asian Culture in the Classroom. (1999). For Asian Studies: China, Japan, and Korea Education About Asia by Mary E. Connor. Available at
http://www.socialstudies.com/c/article.html?article@asianculture+s@A5t9RvYjBcw7o, tanggal 3 Desember 2010.
China Education and Research Network. Available at http://www.edu.cn/20041203/3123354.shtml, tanggal 3 Desember 2010.
School Accountability Framework Review National and International.
Perspectives and Approaches Research Papers Detailed SOUTH KO EPUBLIC OF KOREA. Available at
http://www.det.wa.edu.au/education/accountability/docs/south%20korea.pdf, tanggal 5 Desember 2010.
Singleton, Keslie, and Amanda Tesarz. (?). Social Studies Comparing Japan and China. Available at
www.cehs.wright.edu/~rhelms/Portfolio_Pages/.../China_Japan.ppt, tanggal 3 Desember 2010.
www.cehs.wright.edu/~rhelms/Portfolio_Pages/.../China_Japan.ppt, tanggal 3 Desember 2010.
SOUTH KOREA: Shaping a New Era...Teacher Page. Available at
The United Srates Information Agency, Portrait of the USA. Available at
http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/factOver/homepage.htm, tanggal 3 Desember 2010.
Wikipedia The Free Encyclopedia. Available at
Wronski, SP., and D. H. Bragaw. (1986).Social Studies and Social Sciences: A Fifty-Year Perspective," Bulletin, no. 78
